Nabiilah Arum Nur Shobrina

  A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir 1. Konsep Falah dalam Islam Falah (الفلاح) adalah konsep kemenangan dan keberuntungan sejati dalam pandangan Islam — mencakup kesejahteraan yang utuh, bukan sekadar kemakmuran material, melainkan juga ketenteraman spiritual dan keberuntungan di kehidupan dunia maupun akhirat (al-falah fi ad-dunya wa al-akhirah). Berbeda dari konsep kesejahteraan sekuler yang umumnya berhenti pada indikator material (pendapatan, konsumsi, kepemilikan aset), falah mensyaratkan keseimbangan antara empat dimensi: Dimensi material : kecukupan kebutuhan hidup (dharuriyat) sebagaimana dibahas pada Bab 14 bagian C. Dimensi spiritual : ketenangan batin yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan dan kepatuhan pada nilai-nilai agama. Dimensi sosial : keharmonisan hubungan antarmanusia, solidaritas, dan keadilan dalam relasi sosial-ekonomi. Dimensi transenden/akhirat : orientasi bahwa aktivitas ekonomi dunia bernilai ibadah dan mem...

  A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam 1. Anatomi Krisis Moral Ekonomi Kontemporer Sistem ekonomi seideal apa pun — sekokoh apa pun landasan konstitusional dan teologisnya — akan kehilangan daya tegaknya jika tidak ditopang oleh karakter manusia yang menjalankannya. Bab-bab sebelumnya telah membahas kerangka kelembagaan, regulasi, dan instrumen fiskal sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam; bab ini beralih ke dimensi yang lebih mendasar: pembentukan manusia (SDM) yang menjadi penggerak sistem tersebut. Titik tolaknya adalah pengenalan atas tiga watak krisis moral ekonomi kontemporer yang dihadapi masyarakat modern, termasuk Indonesia: Materialisme : pandangan hidup yang menempatkan kepemilikan materi sebagai ukuran utama (bahkan tunggal) keberhasilan dan kebahagiaan hidup, mereduksi nilai manusia pada apa yang dimiliki, bukan pada karakter atau kontribusinya. Hedonisme : orientasi hidup yang mengutamakan kenikmatan ...

  A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional 1. Anatomi Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional utama sistem perekonomian nasional Indonesia. Rumusannya, setelah amandemen, terdiri atas lima ayat: Ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (ditambahkan melalui amandemen keempat, 2002). Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang. 2. Nilai-Nilai Filos...

  A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif 1. Konsep Dasar Social Market Economy Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) adalah model ekonomi yang dikembangkan di Jerman Barat pascaperang, terutama melalui pemikiran ekonom Alfred Müller-Armack dan implementasi kebijakan Menteri Ekonomi Ludwig Erhard pada dekade 1950-an. Model ini berupaya mengambil jalan tengah antara laissez-faire kapitalisme pasar bebas dan sentralisme ekonomi komando (sosialisme negara), dengan prinsip dasar: pasar bebas sebagai mesin efisiensi ekonomi, namun dikendalikan oleh kerangka regulasi negara yang kuat untuk menjamin keadilan sosial dan stabilitas. 2. Pilar-Pilar Utama Kebebasan pasar (Marktfreiheit) : persaingan usaha yang sehat, harga ditentukan mekanisme pasar, kebebasan berusaha dan berkontrak dijamin negara. Tanggung jawab sosial negara (Sozialstaatsprinzip) : negara menyediakan jaring pengaman sosial (asuransi kesehatan, p...

  A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah 1. Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Kerakyatan Koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia memiliki kedudukan konstitusional yang khas. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan — dan koperasi, sejak masa Bung Hatta, dijuluki sebagai "soko guru" (tulang punggung) perekonomian nasional. Prinsip dasarnya adalah kepemilikan dan pengelolaan bersama oleh anggota (member-owned, member-controlled), berbeda secara fundamental dari korporasi kapitalistik yang berorientasi maksimalisasi laba pemegang saham. Nilai-nilai koperasi menurut International Cooperative Alliance (ICA) — keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, kerja sama antarkoperasi, dan kepedulian terhadap komunitas — ternyata memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai ekonomi Isla...