Bab 2 Landasan Nilai dan Ideologi

 Pengantar Bab

Setelah menetapkan fondasi antropologis pada Bab 1, Bab 2 ini membahas bagaimana kelima sila Pancasila dapat dipertemukan secara sistematis dengan nilai-nilai fundamental ekonomi Islam. Pembahasan ini penting untuk menunjukkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila Islam bukan sekadar penggabungan dua sistem yang berbeda secara dipaksakan (eklektisisme), melainkan sintesis yang koheren karena keduanya memang memiliki titik temu nilai yang mendalam.

 A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai

Pancasila bukan sekadar dasar negara dalam pengertian administratif-politik, melainkan suatu *sistem nilai* (value system) yang komprehensif, mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai sistem nilai, Pancasila berfungsi sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang menjadi rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan ekonomi nasional.

 2. Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariat

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syathibi dan dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda, merujuk pada lima (atau enam) tujuan pokok syariat:

1. Hifzh al-Din — menjaga agama

2. Hifzh al-Nafs — menjaga jiwa

3. Hifzh al-'Aql — menjaga akal

4. Hifzh al-Nasl — menjaga keturunan

5. Hifzh al-Mal — menjaga harta

(beberapa ulama menambahkan Hifzh al-'Irdh — menjaga kehormatan)

3. Pemetaan Relevansi antara Sila Pancasila dan Maqashid Syariah

| Sila Pancasila | Maqashid Syariah Terkait | Titik Temu |

| Ketuhanan YME | Hifzh al-Din | Pengakuan atas dimensi spiritual sebagai dasar kehidupan bernegara/berekonomi |

| Kemanusiaan yang Adil dan Beradab | Hifzh al-Nafs, Hifzh al-'Irdh | Perlindungan martabat dan keselamatan jiwa manusia |

| Persatuan Indonesia | Hifzh al-Nasl (dalam makna sosial: menjaga keberlangsungan komunitas) | Solidaritas dan keutuhan komunitas/bangsa |

| Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan | Hifzh al-'Aql | Penggunaan akal sehat dan musyawarah dalam pengambilan keputusan |

| Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia | Hifzh al-Mal | Distribusi harta yang adil dan pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan bersama |

4. Signifikansi Akademik

Pemetaan ini menunjukkan bahwa Pancasila, meskipun dirumuskan dalam konteks kebangsaan yang plural dan tidak berdasar agama tertentu secara formal, memiliki resonansi nilai yang kuat dengan maqashid syariah. Hal ini memberikan legitimasi akademik bagi upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka Sistem Ekonomi Pancasila tanpa mengorbankan sifat kebangsaan yang inklusif dan tanpa mereduksi kedalaman nilai-nilai syariah.

 B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

1. Makna Sila Pertama dalam Konteks Ekonomi

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung makna bahwa segala aktivitas kenegaraan — termasuk ekonomi — harus dijiwai oleh kesadaran akan adanya Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi. Dalam konteks ekonomi, ini berarti aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi tidak boleh lepas dari pertimbangan moral-spiritual.

2. Konsep Tauhid Ekonomi (Tawhidic Economics)

Dalam Islam, tauhid bukan sekadar keyakinan teologis, melainkan prinsip metodologis yang membentuk seluruh cara pandang terhadap realitas, termasuk realitas ekonomi. Prinsip **kepemilikan mutlak Allah** (*al-milkiyyah al-mutlaqah lillah*) menjadi fondasi tauhid ekonomi:

> "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya." (QS. Al-Ma'idah: 120, disarikan)

Implikasi dari prinsip ini:

- **Kepemilikan manusia bersifat relatif dan fungsional**, bukan mutlak. Manusia hanya diberi hak pengelolaan (*istikhlaf*), bukan kepemilikan hakiki.

- **Harta memiliki fungsi sosial**: karena pemilik hakiki adalah Allah, maka harta yang dikuasai manusia harus disalurkan sesuai kehendak-Nya, termasuk untuk kepentingan sosial (zakat, infaq).

- **Larangan terhadap penguasaan harta secara zalim**: riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian/spekulasi), dan ihtikar (penimbunan/monopoli) dilarang karena bertentangan dengan prinsip amanah kepemilikan.

3. Titik Temu dengan Sila Pertama

Sila pertama, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan "kepemilikan mutlak Tuhan", memberi ruang teologis bagi prinsip ini karena mengakui adanya Yang Maha Kuasa di atas segala kekuasaan manusia, termasuk kekuasaan ekonomi. Ini menjadi dasar bagi pembatasan moral terhadap keserakahan ekonomi dan penegasan bahwa negara serta individu bukanlah pemilik mutlak sumber daya, melainkan pengelola yang harus mempertanggungjawabkannya.

4. Implikasi Kebijakan

Konsep tauhid ekonomi ini melandasi kebijakan seperti pembatasan kepemilikan sumber daya strategis oleh individu/korporasi tertentu, kewajiban zakat/pajak sebagai bentuk pengembalian sebagian harta kepada fungsi sosialnya, serta larangan terhadap praktik ekonomi eksploitatif.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

1. Makna Sila Kedua

"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menuntut agar setiap kebijakan ekonomi memperlakukan manusia secara adil dan bermartabat, tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau golongan.

2. Konsep 'Adl dalam Ekonomi Islam

'Adl (keadilan) merupakan salah satu nilai sentral dalam Islam yang disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an, antara lain:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90, disarikan)

Dalam konteks ekonomi, 'adl mencakup:

- **Keadilan dalam transaksi (mu'amalah)**: larangan riba, gharar, dan penipuan (*tadlis*), serta kewajiban memenuhi takaran dan timbangan secara jujur.

- **Keadilan dalam distribusi**: harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya semata (QS. Al-Hasyr: 7 — *kay la yakuna dulatan bayna al-agniya' minkum*, disarikan maknanya).

- **Keadilan dalam kesempatan**: setiap individu memiliki hak yang setara untuk berusaha dan mengakses sumber daya ekonomi.

3. Titik Temu antara Kemanusiaan Pancasila dan 'Adl Islam

Keduanya menolak eksploitasi manusia oleh manusia (baik dalam bentuk penindasan feodal, kolonial, maupun kapitalistik) dan menuntut agar sistem ekonomi memperlakukan setiap warga negara/umat secara setara di hadapan hukum dan kesempatan ekonomi. Konsep "kemanusiaan yang adil dan beradab" dapat dipahami sebagai padanan operasional dari prinsip 'adl wal ihsan (keadilan dan kebajikan) dalam Islam.

4. Implikasi bagi Desain Kebijakan

Prinsip ini melandasi kebijakan seperti perlindungan pekerja (upah yang layak dan tepat waktu, sejalan dengan hadits Nabi tentang membayar upah sebelum keringat pekerja kering), perlindungan konsumen, dan penghapusan segala bentuk eksploitasi ekonomi seperti praktik rentenir dan monopoli.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

1. Makna Sila Ketiga

"Persatuan Indonesia" menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan (SARA), termasuk dalam bidang ekonomi — mencegah kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antargolongan yang dapat mengancam persatuan.

2. Konsep Ukhuwwah Islamiyyah

Ukhuwwah (persaudaraan) dalam Islam memiliki cakupan berlapis:

- **Ukhuwwah Islamiyyah**: persaudaraan sesama Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."

- **Ukhuwwah Wathaniyyah**: persaudaraan sebangsa, terlepas dari perbedaan agama.

- **Ukhuwwah Insaniyyah**: persaudaraan kemanusiaan universal.

Dalam konteks ekonomi, ukhuwwah melahirkan prinsip **takaful ijtima'i** (solidaritas sosial), di mana anggota masyarakat yang mampu memiliki kewajiban moral dan bahkan hukum (zakat) untuk membantu yang lemah, serta prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kegiatan ekonomi (misalnya melalui koperasi syariah, baitul maal wat tamwil).

3. Titik Temu: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Baik sila persatuan maupun ukhuwwah Islamiyyah menegaskan bahwa solidaritas ekonomi tidak boleh dibatasi oleh sekat primordial (suku, golongan, kelas ekonomi), melainkan harus mencakup seluruh anggota bangsa/umat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ukhuwwah wathaniyyah menjadi jembatan yang memungkinkan nilai-nilai solidaritas Islam diterapkan secara inklusif tanpa mengesampingkan warga negara non-Muslim, sejalan dengan semangat persatuan Pancasila.

4. Implikasi Kelembagaan

Prinsip ini melandasi pengembangan lembaga keuangan sosial-syariah (BAZNAS, LAZ, wakaf produktif) yang beroperasi dalam kerangka kebangsaan, program dana bagi hasil dan pemerataan ekonomi antarwilayah (dana desa, dana alokasi khusus), serta semangat gotong royong dalam menghadapi krisis ekonomi (misalnya solidaritas pangan antardaerah).

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

1. Makna Sila Keempat

"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pengambilan keputusan (termasuk keputusan ekonomi) harus dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan, bukan melalui kehendak sepihak penguasa atau pemilik modal.

2. Konsep Syura dalam Islam

Syura (musyawarah) merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola Islam, ditegaskan dalam:

> "...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38, disarikan)

Dalam konteks ekonomi, syura diterapkan melalui:

- **Musyawarah dalam kebijakan publik ekonomi**: keputusan tentang alokasi sumber daya negara idealnya melibatkan partisipasi rakyat.

- **Musyawarah dalam kontrak bisnis (mu'amalah)**: prinsip kerelaan (*'an taradhin*) dalam setiap transaksi mensyaratkan adanya kesepakatan bersama tanpa paksaan.

- **Musyawarah dalam lembaga ekonomi kolektif**: seperti koperasi dan syirkah (kerja sama usaha), keputusan diambil secara kolektif oleh para anggota/mitra.

3. Titik Temu: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila keempat dan prinsip syura sama-sama menolak model pengambilan keputusan ekonomi yang otoriter — baik oleh negara totaliter maupun oligarki pemilik modal. Keduanya menempatkan partisipasi dan kesepakatan bersama sebagai mekanisme legitimasi keputusan ekonomi, sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi yang menjadi salah satu ciri khas Sistem Ekonomi Pancasila.

4. Implikasi Kelembagaan

Prinsip ini melandasi model kelembagaan seperti koperasi (yang menganut prinsip satu anggota satu suara, mencerminkan kesetaraan dalam musyawarah), Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah yang memberikan pertimbangan kolektif, serta forum-forum multipihak dalam perencanaan pembangunan ekonomi (Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang).

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

1. Makna Sila Kelima

"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan puncak dari kelima sila, menegaskan bahwa tujuan akhir bernegara adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan.

2. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam

Islam memiliki seperangkat instrumen fiskal-sosial yang secara sistematis dirancang untuk redistribusi kekayaan:

**a. Zakat**

Zakat adalah kewajiban (rukun Islam ketiga) mengeluarkan sebagian harta tertentu (2,5% untuk zakat maal, dengan nisab dan haul tertentu) bagi mereka yang memenuhi syarat, untuk disalurkan kepada delapan golongan (*ashnaf*) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Zakat bersifat wajib dan memiliki fungsi sebagai instrumen fiskal negara dalam sejarah pemerintahan Islam.

**b. Infaq**

Infaq adalah pengeluaran harta secara sukarela di jalan Allah, tanpa batasan nisab atau persentase tertentu, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

**c. Shadaqah**

Shadaqah memiliki cakupan lebih luas daripada infaq, mencakup segala bentuk kebaikan — tidak terbatas pada harta, tetapi juga dapat berupa jasa, tenaga, bahkan senyuman (dalam hadits disebutkan sebagai bentuk shadaqah).

**d. Wakaf**

Wakaf adalah penyerahan harta (biasanya berupa aset tetap) untuk kepentingan umum secara permanen, di mana pokok hartanya tidak boleh dijual, dipindahtangankan, atau diwariskan, sementara manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat (*waqf* produktif dapat berupa tanah, bangunan, hingga saham/wakaf uang dalam perkembangan kontemporer).

3. Titik Temu dengan Keadilan Sosial Pancasila

Instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) merupakan mekanisme konkret yang dapat mendukung perwujudan sila kelima. Berbeda dengan sistem pajak konvensional yang bersifat sekuler-legalistik semata, ZISWAF memiliki dimensi spiritual yang mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang lebih tinggi karena dimotivasi oleh keimanan, bukan semata ketakutan akan sanksi hukum.

4. Sinergi ZISWAF dengan Kebijakan Fiskal Negara Pancasila

Dalam konteks Indonesia, potensi ZISWAF yang sangat besar (mengingat mayoritas penduduk Muslim) dapat disinergikan dengan kebijakan fiskal negara untuk memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net), mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi — sejalan dengan amanat sila kelima. Lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang beroperasi dalam kerangka regulasi negara (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) menjadi contoh konkret integrasi instrumen Islam ke dalam struktur kenegaraan Pancasila.

5. Penutup Sub-bab

Dengan demikian, Sila Kelima dan instrumen distribusi kekayaan Islam bukan sekadar sejalan secara normatif, tetapi juga dapat disinergikan secara kelembagaan dan operasional untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substantif — melampaui sekadar keadilan formal-prosedural menuju keadilan distributif yang nyata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Rangkuman Bab 2

Bab 2 menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki titik temu nilai yang mendalam dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam — tauhid, 'adl, ukhuwwah, syura, dan distribusi kekayaan melalui ZISWAF — sehingga sintesis keduanya bukan sekadar penggabungan artifisial, melainkan pertemuan nilai yang koheren dan saling menguatkan. Bab ini menjadi fondasi bagi pembahasan bab-bab selanjutnya mengenai kelembagaan, mekanisme pasar, kebijakan fiskal-moneter, dan tantangan implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Islam dalam konteks Indonesia kontemporer.

00112 - Konsep Agunan pada Perbankan Syariah | Living with Islam