Nabiilah Arum Nur Shobrina

  A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu 1. Pengertian Sistem Fiskal Sistem fiskal adalah keseluruhan kebijakan negara yang berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) negara, yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Di Indonesia, sistem fiskal diatur dalam kerangka konstitusi (UUD 1945) dan filosofi dasar negara (Pancasila), sementara dalam tradisi Islam, sistem fiskal memiliki akar historis dan teologis yang kuat, bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik pemerintahan Islam klasik (terutama era Khulafaur Rasyidin). 2. Karakteristik Sistem Fiskal Pancasila Sistem fiskal Pancasila bertumpu pada beberapa prinsip pokok: Sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi landasan filosofis utama, yang mengarahkan kebijakan fiskal untuk tidak semata mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga pemerataan (distributive justice). Pas...

  A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam 1. Karakteristik Bermasalah Sistem Keuangan Konvensional Sistem keuangan konvensional global memiliki beberapa karakteristik struktural yang dikritisi baik dari perspektif Islam maupun Pancasila: Berbasis bunga (interest-based) — seluruh transaksi utang-piutang, kredit, dan instrumen keuangan bertumpu pada bunga sebagai harga uang, terlepas dari hasil usaha riil yang dijalankan. Pemisahan sektor keuangan dari sektor riil — uang dan instrumen keuangan (derivatif, spekulasi valuta asing) berkembang jauh lebih cepat dan lebih besar volumenya dibanding aktivitas ekonomi riil (produksi barang dan jasa), menciptakan "ekonomi gelembung" ( bubble economy ) yang rentan krisis. Konsentrasi kekuasaan finansial — sistem cenderung menguntungkan pemilik modal besar (kreditur) dan merugikan peminjam kecil, memperlebar kesenjangan kekayaan antar kelas sosial. Eksklusi keuangan (financial exclusion) —...

A. Perdagangan dalam Perspektif Pancasila dan Islam: Etika sebagai Pondasi 1. Kedudukan Perdagangan dalam Islam Perdagangan ( tijarah ) memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Terdapat riwayat masyhur yang menyebutkan bahwa pencaharian paling baik adalah hasil kerja tangan seseorang dan hasil jual-beli yang bersih ( mabrur ). Nabi Muhammad ﷺ sendiri berprofesi sebagai pedagang sebelum diangkat menjadi rasul, dan dikenal dengan gelar Al-Amin (yang tepercaya) karena kejujurannya dalam berdagang. Dari sinilah lahir prinsip fundamental: perdagangan bukan sekadar aktivitas mencari untung, melainkan ibadah muamalah yang harus dilandasi kejujuran, keadilan, dan keberkahan (bukan sekadar keuntungan materi semata). Prinsip-prinsip etika dagang dalam Islam antara lain: Ash-shidq (kejujuran) — tidak menyembunyikan cacat barang, tidak berbohong soal kualitas/harga. Al-amanah (kepercayaan) — menjaga janji, menepati kontrak, tidak mengkhianati mitra dagang. Al-'adl (keadilan...

A. Demokrasi Ekonomi dalam Sektor Industri: Antara Amanah Konstitusi dan Fiqh Muamalah 1. Konsep Demokrasi Ekonomi Demokrasi ekonomi adalah prinsip bahwa kegiatan produksi dijalankan oleh dan untuk rakyat, bukan hanya oleh segelintir pemilik modal. Prinsip ini bersumber langsung dari Pasal 33 UUD 1945 , khususnya: Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) (hasil amandemen): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari sinilah lahir konsep bahwa kegiatan industri di Indonesia idealnya ...

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah" 1. Mengapa Bukan Kapitalisme Kapitalisme bertumpu pada tiga pilar utama: kepemilikan pribadi mutlak , mekanisme pasar bebas (laissez-faire) , dan motif laba sebagai penggerak utama . Ekonomi Pancasila-Islam menolak pilar-pilar ini secara mutlak karena: Kepemilikan pribadi dalam Islam tidak mutlak , melainkan bersifat amanah (titipan) dari Allah, sehingga terikat kewajiban sosial (zakat, larangan menimbun/ ihtikar , larangan mubazir). Pasar bebas tanpa batas berpotensi melahirkan eksploitasi, monopoli, dan riba — semua ini dilarang tegas dalam syariah. Pancasila (sila kelima) menolak individualisme ekonomi yang mengabaikan keadilan sosial dan menyebabkan kesenjangan struktural. 2. Mengapa Bukan Sosialisme Sosialisme/komunisme bertumpu pada penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kontrol negara/kolektif secara total atas ekonomi. Ekonomi Pancasila-Islam juga menolak ini karena: Isla...